Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing), Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Keberadaan Satgas 115 sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam memberantas Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing. Integrasi dari 5 (lima) instansi penegak hukum diharapkan mampu memaksimalkan kemampuan mendeteksi dan merespon pelanggaran. Sejak terbentuknya Satgas 115 pada bulan Oktober 2015, telah banyak kegiatan di bidang penegakan hukum yang dilakukan yaitu: (i) penentuan 4 (empat) wilayah operasi; (ii) pelaksanaan operasi pengawasan; (ii) penyidikan terhadap beberapa tindak pidana perikanan; serta (iv) pembentukan pusat komando pengendali.