THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES CRIME (FishCRIME 2016)


Kejahatan perikanan merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir selama kejahatan perikanan tersebut mengandung unsur: (i) kelompok yang terstruktur, (ii) dilakukannya tindak pidana serius – tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 4 tahun penjara atau lebih, (iii) asas keuntungan materi atau finansial, (iv) dilakukan di lebih dari satu negara. Berangkat dari pemahaman tersebut, negara-negara dapat memanfaatkan prinsip dan sarana yang terdapat dalam konvensi internasional the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (and the Protocols thereto) untuk memberantas segala bentuk kejahatan di bidang perikanan.

Keluaran (output) dari FishCRIME Symposium berupa outcome document yang berisi rekomendasi peserta FishCRIME Symposium 2016. Rekomendasi yang disepakati dalam outcome document tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu:

  • pentingnya pendekatan “multi-rezim hukum” (multi-door) atau “memakai kekuatan hukum secara penuh” (full force of the law), termasuk berbagai perangkat hukum dan instrumen kebijakan internasional dalam melakukan penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi) terhadap berbagai jenis kejahatan di sepanjang rantai bisnis perikanan untuk menimbulkan efek jera atas segala bentuk kejahatan di bidang perikanan;
  • pentingnya kolaborasi seluruh instansi K/L terkait (multi-agencies) dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan;
  • pentingnya kerjasama internasional, baik antar negara dan instansi penegak hukum maupun dengan instansi terkait pada tingkat nasional maupun internasional dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum, dari tahap investigasi, penuntutan hingga penjatuhan sanksi yang efektif;
  • pentingnya peningkatan kapasitas dalam merespon perkembangan berbagai jenis kejahatan di bidang perikanan;
  • adanya kebutuhan untuk mengakui arus global produk perikanan, keuangan, maupun korban perdagangan orang yang dilakukan secara ilegal dalam kasus kejahatan perikanan lintas negara yang dilakukan secara terorganisir; dan
  • pentingnya studi/riset yang dilakukan secara multi-disipliner tentang kejahatan di bidang perikanan lintas negara yang dilakukan secara terorganisir oleh akademisi dan instansi pemerintah dalam rangka mengembangkan strategi dan perangkat hukum yang efektif (baik pada tingkat nasional maupun internasional) dalam memberantas kejahatan di bidang perikanan.

Dalam konteks strategis, outcome document yang dihasilkan dalam FishCRIME Symposium 2016 tersebut dimaksudkan untuk menjadi salah satu acuan dalam rangka pengarusutamaan kejahatan di bidang perikanan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir dalam berbagai pertemuan internasional di masa mendatang.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.