Sinergitas Berbagai Unsur Jadi Tantangan Satgas 115

KKPNews, Jakarta – Kepala Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing, Laksama Madya Widodo mengatakan kendala atau tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pihaknya adalah sinergisme unsur-unsur yang ada di dalam struktur organisasi tersebut ke depannya. Jika sinergitas ini dapat tercapai, maka semua masalah atau kondisi apapun yang akan dihadapi akan terselesaikan dengan mudah.

“Menurut kami, di lapangan tidak ada. Tinggal sinergitas unsur-unsur yang ada. Kalau sudah bersinergi, akan mudah kita lakukan di lapangan,” ujar Widodo dalam jumpa wartawan di sela-sela Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Widodo, saat ini pihaknya sedang melaksanakan tahap pertama pelaksanaan tugas, yaitu segera menyusun Standard Operating Procedure (SOP) dari kegiatan penindakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal tersebut. Selain itu, akan dibuat sebuah posko atau poskodal (pusat komando dan pengendalian Angkatan Laut) yang nantinya berada di lantai 6 gedung KKP dan juga mengisi personel dari beberapa unsur yang terlibat dalam satgas pemberantasan illegal fishing tersebut.

“Nanti akan diputuskan lagi yang masih kosong, kita sudah berkoordinasi dengan kementerian dan institusi lain terkait, sehingga dapat menempatkan personel yang tepat dan bisa memutuskan karena akan bekerja sebagai pelaksana tugas dan juga eksekutor, di mana proses hukum dari hulu sampai hilir akan berada di satgas ini sehingga efektif,” papar Widodo.

Adapun mengenai masalah besaran anggaran Satgas pemberantasan Illegal Fishing, Widodo mengaku masih tahap pembahasan dan penggodokan karena akan ada komponen yang berkembang, tergantung dari intensitas penangkapan dan penenggelaman yang akan mempengaruhi besaran anggaran tersebut.

Satgas pemberantasan illegal fishing atau disebut Satgas 115 ini memiliki beberapa unsur yang mendukung di dalamnya. Satgas 115 ini akan di komandankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dengan pengarahan langsung dari pimpinan masing-masing unsur yang ada di satgas, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Pengarah ini memiliki kewenangan berupa memberikan arahan kepada Komandan Satgas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sementara Komandan Satgas memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Komandan Satgas akan memiliki tugas berupa pemegang otoritas, komando dan kendali terhadap unsur-unsur di Satgas; menentukan target operasi Gakum; memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk operasi Gakum dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden RI setiap tiga bulan atau apabila diperlukan. Komandan Satgas akan dibantu oleh staf khusus, pelaksana harian, tim ahli dan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam pelaksanaan harian, wewenang ini akan diemban oleh Kepala Pelaksana Harian dan Wakil Pelaksana Harian Satgas. Adapun tugasnya yaitu membantu Komandan Satgas dalam melaksanakan kegiatan operasional Satgas, melakukan pengawasan dan pengendalian operasi Gakum yang dilakukan tim gabungan, melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Komandan Satgas serta bersama Wakil Pelaksanaan Harian mengusulkan pengangkatan Direktur Operasi dan Direktur Yustisia. Kepala Pelaksana Harian ini akan membawahi tim gabungan yang terdiri dari unsur-unsur TNI AL, Kepolisian Air Polri, Bakamla dan Kejaksaan yang dibentuk berdasarkan peta potensi dan kerawanan wilayah.

(RP/DS)

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.