Satgas 115 Usut Tuntas Kasus TOC Industri Perikanan

KKPNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus yang bersifat Transnational Organized Crime (TOC) dalam industri perikanan.

Hingga Juni 2016, KKP dan Satgas 115 telah menangani setidaknya lima kasus yang berkaitan dengan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang bersifat transnasional (lintas negara). Perkembangan kelima kasus transnasional tersebut diumumkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti selaku Komandan Satgas 115, di kediaman dinasnya, di Jl. Widya Chandra V Jakarta Selatan, Rabu (1/6) kemarin.

Kasus pertama yang diumumkan adalah terkait FV Viking. Setelah melalui penyidikan di bawah koordinasi Satgas 115 dan Penyidik TNI AL Lantamal IV Tanjung Pinang, berkas perkara kasus FV Viking telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Tanjung Pinang dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Tanjung Pinang pada Kamis (2/6).

Sidang pertama dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan dan Pemeriksaan Saksi ini sudah menetapkan 2 (dua) orang tersangka yaitu Nakhoda FV Viking berkewarganegaraan Chili dan Chief Engineer FV Viking berkewarganegaraan Argentina. “Saya berharap kasus ini dapat didakwa dengan pasal-pasal di atas dan dihukum seberat-beratnya,” tegas Menteri Susi saat konferensi pers di kediamannya, di Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (1/6).

Kasus kedua yakni kapal FV. GUEI BEI YU 10078 yang dalam proses penangkapannya oleh Kapal Pengawas Perikanan milik Ditjen PSDKP-KKP di sekitar perairan Natuna, Indonesia. diwarnai tindakan intervensi dua kapal penjaga pantai Cina bernama Coast Guard 3184 dan Coast Guard 3304.
Saat ini nakhoda kapal FV. GUEI BEI YU 10078 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh PPNS PSDKP Pontianak dan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dan sudah pada tahap menunggu jadwal persidangan. Pasal yang diterapkan adalah Pasal 85, Pasal 92, Pasal 93 UU Perikanan.

Sedangkan, bagi 6 tersangka lainnya berkas perkara masih perlu untuk dilengkapi (P-19). Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan secara lisan kepada perwakilan Pemerintah Tiongkok agar menyerahkan kapal ikan FV. GUEI BEI YU 10078 yang sekarang berada di Tiongkok sebagai kelengkapan barang bukti.

Adapun untuk kasus ketiga yakni FV HUA LI 8, perkembangan terakhir dari Pemerintah Argentina bahwa pengadilan setempat telah mengeluarkan putusan pengadilan (court order) terhadap perusahaan pemilik kapal pada tanggal 30 Mei 2016 untuk membayar sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan di Argentina. “Mengenai jumlah denda, Pemerintah Argentina telah membuka komunikasi dengan pihak perusahaan dan saat ini sedang dalam proses penentuan jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Argentina”, jelas Susi.

Sehubungan dengan bantuan hukum (mutual legal assistance), Pemerintah Argentina melalui Duta Besarnya di Indonesia tengah mengupayakan proses pengajuan permintaan resmi Bantuan Hukum Timbal Balik (mutual legal assistance) kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Sementara itu menurut Susi, seluruh ABK kapal HUA LI 8 diperbolehkan untuk kembali ke negaranya masing-masing, termasuk terhadap 4 orang ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di FV. HUA LI 8. “Pelepasan seluruh ABK kapal ini sudah melalui pertimbangan bahwa tidak ada proses pemidanaan terhadap ABK FV HUA LI 8 di Indonesia”, tambahnya.

Berikutnya terkait Kasus Avona dan Wanam di Provinsi Papua, terdapat 4 perusahaan (1 group) yang beroperasi di daerah tersebut, yaitu PT Antarticha Segara Lines, PT AML, PT DRA, dan PT ASL, yang secara singkat disebut Perusahaan Kelompok D. Hasil Anev menemukan sejumlah pelanggaran, antara lain mempekerjakan Nakhoda dan ABK Asing, melakukan tindak pidana perikanan, dan menangkap hiu paus yang dilindungi.

Untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud, KKP mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT. Dwikarya Reksa Abadi dan PT. Aru Samudera Lestari beserta Surat izin Penangkap Ikan (SIPI) milik kedua perusahaan dimaksud. Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mencabut Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) milik PT Avona Mina Lestari, sedangkan SIUP perusaahaan tersebut tidak dicabut.

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015 PT Dwi Karya Reksa Abadi dan PT Aru Samudera Lestari menggugat Menteri Kelautan dan Perikanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), yang meminta pembatalan pencabutan SIUP. “Pada tanggal 20 April 2016, PTUN Jakarta memutuskan menolak gugatan kedua perusahaan tersebut, sehingga pencabutan SIUP dinyatakan sah menurut hukum”, terang Susi.

Sedangkan untuk penanganan kasus PT AML dan PT DK ditemukan beberapa tindak pidana berupa pemalsuan dokumen Gross Akta kapal-kapal ikan milik PT AML, pemalsuan dokumen SIUP, SIPI, SIKPI PT AML dan PT DK. Dalam kasus ini Penyidik Polri telah menetapkan tersangka antara lain MS selaku Pejabat Penerbit Gross Akta dan AM sebagai pemohon gross akta selaku Direktur PT ASL.

Kasus terakhir yang diumumkan adalah FV GUEI BEI YU 27008. Kapal ikan ini ditangkap KRI OWA – 354 tanggal 27 Mei 2016 dan mengumpulkan ABK kapal berjumlah 8 orang berkewarganegaraan China. Setelah dilakukan pemerikasaan, ditemukan fakta bahwa kapal tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa izin dan tidak dilengkapi dokumen kapal maupun dokumen ABK kapal. Saat ini penanganan dibawah Pangkalan Lanal Ranai.

Susi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan TNI Angkatan Laut menangkap FV. GUEI BEI YU 27008 dan selaku Komandan Satgas 115 dirinya menegasikan tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seluruh kapal asing pelaku illegal fishing termasuk kapal-kapal penangkap asal Tiongkok. “Saya sudah menugaskan tim Satgas 115 untuk melakukan peninjauan ke lapangan segera untuk melakukan koordinasi terkait penanganan kasus FV. GUEI BEI YU 27008″, tandas Susi.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.