Satgas 115 Mulai Jalankan Tugas

KKPNews, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing atau disebut Satgas 115 mulai melakukan tugas pelaksanaannya, yaitu pemantapan Standard Operating Procedure (SOP), petunjuk teknis dan pembentukan struktur organisasi serta personel yang akan mengisinya.

Komandan Satgas 115, Susi Pudjiastuti mengatakan hal terpenting dari itu semua adalah Satgas pemberantasan illegal fishing yang melibatkan berbagai kementerian dan instansi lainnya harus menjadi satu kesatuan yang kuat sehingga dapat menjalankan ketepatan operasi dan kecepatan dalam bertindak.

“Keberhasilan dari kapal yang ditangkap dan ditangani merupakan bentuk apresiasi dan inisiatif dari seluruh lembaga terkait yang melakukan keberhasilan operasi Satgas tersebut,” ujar Susi dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkanan Ikan Secara Illegal, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan ini, tujuan utama terjauh dan termulia dari Satgas 115 adalah mempertahankan dan menjaga sumber daya perikanan atas ketahanan pangan negara Indonesia. Selama 10 tahun terakhir ini, Susi menegaskan bahwa satu dari tiga anak-anak Indonesia yang lahir mengalami pertumbuhan yang lambat (kuntet). Disinyalir, keterbatasan nutrisi menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.

Hal ini terjadi, lanjut Susi, disebabkan selama 10 tahun terakhir secara demografi tidak ada ikan laut masuk ke pasar lokal. Bahkan kalaupun ada, harga ikan tersebut akan sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.

Semenjak adanya tindakan pemberantasan illegal fishing, kondisi ini mengalami perubahan. Saat ini, ikan banyak dan mudah di dapat di pasar-pasar lokal. Dari segi harga, walaupun harganya masih belum bisa dikatakan murah tapi sudah sangat berkurang sehingga masih dapat dijangkau oleh masyarakat.

“Inilah yang menjadi tugas utama kita. Kita punya tanggung jawab besar kepada bangsa,” tegasnya.

Menteri Susi menyakini ekonomi Indonesia juga tidak akan tumbuh jika masih terdistorsi atau mengalami penyimpangan atau gangguan dengan adanya penyelundupan yang ada. Penyelundupan ini banyak menggunakan kapal-kapal ikan. Untuk itulah perlu dilakukan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing tersebut.

Semenjak adanya pemberantasan illegal fishing, Susi melihat ada dua jenis kelompok investor yang ingin memasuki sektor kelautan dan perikanan. Kelompok pertama, investor dari beberapa negara sudah berpikir bahwa kondisi pemberantasan pencurian ikan ini tidak akan berubah lagi sehingga mereka tertarik untuk membangun pabrik pengolahan ikan di Indonesia. Kelompok kedua, sebaliknya. Mereka berpikir bahwa kegiatan pemberantasan ini hanya sementara dan akan kembali seperti dulu sehingga mereka akan mencuri lagi.

“Kita akan membuka selebar-lebarnya infrastruktur dan manufaktur, tapi tidak untuk sumber daya alamnya,” tegas Susi.

(RP/DS)

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.