Satgas 115 temukan cara untuk timbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing

 

Press Conference Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Satgas 115),Jakarta, 17 Januari 2016

Dalam memberantas tindak pidana perikanan, Satgas 115 melakukan terobosan penegakan hukum dengan menerapkan pendekatan multi-rezim hukum (multidoor) dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan. Kasus-kasus yang ditangani dengan terobosan ini adalah kasus PT AML di Kaimana, PT PBR & Group di Benjina, PT Mabiru Group di Ambon, dan PT BS di Bali. Dalam menerapkan multidoor, para penyidik Satgas 115 tidak hanya menggunakan UU Perikanan tetapi juga, UU Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Karantina Ikan, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan, dan UU Administrasi Kependudukan.

Selain itu, Satgas 115 tidak hanya mengejar pelaku di lapangan seperti Nakhoda/Fishing Master, tetapi juga menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana (corporate criminal liability), yaitu  PT TMN, PT JM, PT BIP di Ambon, PT PBR Group di Benjina, PT BS di Bali, dan PT DK di Merauke.

Di tahun 2016, Satgas 115 berhasil menangkap FV. Viking dan memidanakan Nakhoda serta Kepala Kamar Mesin kapal tersebut karena melakukan tindak pidana perikanan di Tanjung Berakit, Indonesia. FV. Viking merupakan pelaku transnational organized fisheries crime yang diburu oleh INTERPOL, Norwegia, Nigeria, Australia dan beberapa negara lainnya. FV. Viking telah dikandaskan pada 14 Maret 2016 di Pangandaran.

Selain menimbulkan efek jera dalam menghukum pelaku illegal fishing, KKP telah berhasil melakukan Lelang Eksekusi Ikan di Palka MV. Silver Sea 2 dengan hasil lelang sebesar Rp 21 milyar (terbesar dalam sejarah penegakan hukum illegal fishing di Indonesia). Dalam proses penyidikan kasus MV. Silver Sea 2, Satgas 115 menggunakan metode ketertelusuran (traceability) untuk memeriksa asal udang dan ikan kembung melalui pemeriksaan DNA. Berdasarkan keterangan ahli DNA yang memeriksa, udang dan ikan kembung yang berada di dalam Palka MV. Silver Sea 2 berasal dari Indonesia. Penggunaan metode ini merupakan yang pertama kali di Indonesia dalam penegakan hukum illegal fishing.

Pada bulan November 2016, Mahkamah Agung RI telah menolak kasasi yang diajukan oleh PT Sino Indonesia Shunlida Fishing (PT SINO) dan negara telah dimenangkan dengan amar putusan, (i) 2 tahun pidana panjara dijatuhkan kepada Nakhoda dan Fishing Master, denda masing-masing Rp 1 Milyar subsider 6 bulan kuruangan, dan barang bukti 5 kapal SINO, yaitu SINO 15, 27, 36, 26, dan 35, pemberat besi serta dokumen dirampas untuk dimusnahkan, dan hasil lelang ikan 5 kapal sebesar Rp 3.209.100.000 dirampas untuk negara.

Satgas 115 mendukung upaya-upaya penegakan hukum oleh BKIPM KKP dalam menangani penyelundupan lobster, kepiting bertelur, dan rajungan. Pelanggaran yang ditemukan selama tahun 2016 berjumlah 153 kasus dan nilai sumber daya ikan yang berhasil diselamatkan Rp 306 milyar (Sumber: data BKIPM, 2016).

 

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.