PERLINDUNGAN UNTUK NELAYAN KECIL, KKP – POLRI LAKUKAN RAPAT KOORDINASI

Jakarta (8/5). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) membahas penanganan Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing (IUUF) di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta. Tujuan rapat koordinasi KKP – Polri untuk membahas perlindungan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil.

Jakarta (8/5). Rapat Koordinasi KKP dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Republik Indonesia.

Rakor dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115, dan dihadiri oleh Koordinator Staff Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, Kepala Korps Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri Muhamad Chairul, para Direktur Polisi Perairan dari seluruh Kepolisian Daerah, dan para pejabat eselon I KKP.

Dalam rakor tersebut, Menteri Susi menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah bekerja sama dengan KKP dalam upaya-upaya pengamanan dan penegakan hukum. Menurut Menteri Susi, segala terobosan yang telah dibuat selama ini, tidak mungkin dapat dilakukan tanpa koordinasi yang baik antar berbagai instansi, khusunya KKP dan Polri.

“KKP bersama Polri khususnya Polair, selama ini telah berupaya memberantas illegal fishing. Urusan kita selesai melawan illegal fishing dari luar, kini, kanan kiri kita diserang oleh orang-orang yang coba membetulkan diri,“ ungkap Menteri Susi.

“Tidak heran di Indonesia pendapatan negara dari perikanan rendah. Kenapa? Karena masih banyak mark down untuk menghindari pajak. Di sini kerugian negara akibat mark down ini mencapai Rp13 triliun lebih,” tambah Menteri Susi yang juga sebagai Komandan Satgas 115.

Untuk itu, Menteri Susi meminta, jajaran Polairud untuk tegas mengawal pengukuran ulang kapal perikanan di empat wilayah, yaitu Medan, Cirebon, Batam, dan Jakarta.

Dalam rakor tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menghimbau kepolisian untuk menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan mengutamakan perlindungan bagi nelayan kecil, guna mendorong kesejahteraan nelayan. Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa instrumen perundang-undangan perlindungan nelayan, di antaranya Undang-undang Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 dan Permen KP Nomor 1 Tahun 2017.

Pendekatan dan pembinaan perlu dilakukan terhadap nelayan kecil dibanding pengenaan sanksi pidana. “Jangan sampai nelayan kecil harus dipenjara, kapal terpaksa dirampas, dan akhirnya mereka terhambat dalam mencari nafkah,” jelas Menteri Susi.

“Mari kita bersama-sama melakukan pendekatan pembinaan kepada seluruh nelayan kecil yang melakukan pelanggaran ketentuan tindak pidana perikanan. Khususnya untuk pelanggaran berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan pelanggaran penggunaan alat tangkap,” ajak Menteri Susi. Namun Menteri Susi juga menekankan, penanganan pidana akan tetap diberlakukan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang bersifat destruktif (destructive fishing), seperti menangkap ikan dengan menggunakan Bom Ikan.

Terkait penggunaan alat tangkap Cantrang, Menteri Susi meminta jajaran KKP bersama aparat kepolisian secara aktif mensosialisasikan peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan. “Untuk Cantrang ini, mari bersama-sama kita aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan-nelayan kita, supaya beralih dengan alat tangkap yang ramah lingkungan sebelum batas akhir tahun 2017.” tandasnya. Mari kita wujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.