Perangi Illegal Fishing Menteri Susi Akan Buka Data VMS Kepada Publik Untuk Perikanan Yang Transparan

Jakarta – Menteri Susi Pudjiastuti akan membuka data Vessel Monitoring System (VMS) kepada publik meski banyak diprotes banyak pihak. Pembukaan Vessel Monitoring System kepada publik dianggap tidak berbahaya terhadap potensi perikanan dan bukan menjual rahasia negara.

Menteri Susi bersikeras akan mengesahkan aturan tersebut, karena kebijakan tersebut akan membuka peluang dan kesempatan bagi sektor perikanan agar lebih transparan. Beliau juga mengatakan dibukanya data VMS kepada publik akan  mengurangi unreported fishing.

“Ini bukti bahwa sektor perikanan sudah menuju transparansi, tapi saya dibilang jual rahasia negara. Tapi ini bisa mengurangi pengelolaan sumber daya alam yang selama ini masih remang-remang,” ujar Menteri Susi di Congress of Indonesian Diaspora, Sabtu (1/7).

Menteri Susi juga menambahkan masih banyak ekspor yang masih ilegal dan kegiatan yang dilaporkan baru seperempatnya. Beliau juga menjamin keamanan pembukaan data VMS karena data yang bisa diakses publik bukan data real time.

Menurut Menteri Susi yang juga selaku Komandan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), pembukaan data VMS ke publik sebagai salah satu tindakan dalam memerangi IUUF karena hal tersebut adalah kejahatan trans-nasional dan terorganisir. Kebijakan tersebut juga akan efektif dengan terbitnya Perpres Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur Daftar Negatif Investasi (DNI). Peraturan tersebut pemerintah hanya memperbolehkan perikanan tangkap dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 100 persen.

“Karena selama ini kan kapal asing masuk ke Indonesia punya tiga bendera sekaligus, jadi ketika masuk ke Indonesia, kapalnya langsung berubah bendera jadi bendera Indonesia. Dengan adanya Perpres 44 dan transparansi, ini bukti bahwa kami berkomitmen untuk menjaga laut di masa depan,” jelasnya.
Sebelumnya, Susi mewajibkan penggunaan VMS untuk kapal berukuran di atas 30 Gross Tonne (GT) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2015. Kebijakan pembukaan data VMS baru dilakukan di tahun ini, dan membuat Indonesia sebagai negara pertama yang membuka data VMS pertama kali ke publik.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.