Penenggelaman Kapal Adalah Perintah Undang Undang

Penenggelaman kapal di Tarempa (Dok. Satgas 115)

Polemik perbedaan pendapat sedang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai penenggelaman kapal illegal fishing. Menkomar meminta penenggelaman kapal illegal fishing tahun ini dihentikan. Belum ada penjelasan yang pasti terkait pernyataan Luhut tersebut.

Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga selaku Komandan Satgas 115 Susi Pudjiastuti  sudah menenggelamkan 363 kapal illegal fishing hingga tahun 2017. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Susi bukan inisiasi darinya tapi penenggelaman tersebut merupakan amanat Undang Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Penenggelaman kapal yang dilakukan juga melalui penetapan atau putusan Pengadilan. Jika penetapan pengadilan memutuskan untuk dirampas oleh negara untuk dimusnahkan maka kapal tersebut harus ditenggelamkan namun jika putusan pengadilan hanya dirampas untuk negara maka kapal tersebut tidak ditenggelamkan seperti halnya kasus Silver Sea 2 di Sabang, Aceh.

Menurut Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, penenggelaman kapal merupakan perintah perundang – undangan yang sudah diatur dalam Undang Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, bahkan presiden pun tidak bisa melarang penenggelaman apalagi hanya perintah lisan dari Menko karena penenggelaman kapal illegal fishing  adalah amanat undang undang.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.