Pemerintah Pulangkan 40 Nelayan Filipina dari Bitung

Pemulangan 40 nelayan berkewarganegaraan Filipina dari Bitung. Dok. Humas PSDKP

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal Imigrasi-Kementerian Hukum dan HAM, TNI Angkatan Laut, Konsulat Jenderal Filipina di Manado, serta instansi terkait lainnya melakukan pemulangan terhadap 40 orang berkewarganegaraan Filipina dari dermaga Satkamla Bitung, Sulawesi Utara, pada tanggal 14 Juli 2017. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo Asmadi di Jakarta (17/7).

Sejumlah warga negara Filipina yang dipulangkan tersebut terdiri dari 23 orang nelayan yang berasal dari tempat penampungan sementara Pangkalan PSDKP Bitung, dan 3 orang dari Satkamla Bitung. Nelayan tersebut ditangkap oleh aparat dikarenakan melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Sementara itu, 14 orang yang ikut dipulangkan pada kesempatan yang sama berasal dari Kantor Imigrasi Balikpapan dan bukan merupakan kasus perikanan, namun berasal dari kapal Filiipna yang hanyut dan masuk ke perairan Indonesia karena mengalami kerusakan mesin.

Proses pemulangan tersebut dirangkaikan dengan penutupan kegiatan patroli bersama Copatrol Philindo 2017 antara TNI-AL dan angkatan laut Filipina, dengan menggunakan kapal angkatan laut Filipina BRV Ramon Alcaraz.

Ketentuan pemulangan nelayan asing yang berstatus non tersangka telah diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Sementara terhadap nelayan asing yang berstatus tersangka, akan dipulangkan ke negara asal setelah menjalani proses hukum di Indonesia.

Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Sedangkan yang lainnya hanya berstatus sebagai saksi ataupun tidak memiliki status (non tersangka dan non saksi).

Pemulangan nelayan asing juga dilakukan dengan pertimbangan adanya keterbatasan sarana dan prasarana tempat penampungan, kapasitas tempat penampungan yang tidak mencukupi, serta keterbatasan jumlah petugas. Selain itu, aspek sosial budaya, keamanan, keterbatasan petugas, dan aspek keterbatasan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah RI untuk memenuhi kebutuhan makan dan menjaga kondisi kesehatan para ABK juga menjadi pertimbangan untuk proses repatriasi nelayan asing di Indonesia, pungkas Eko. (Humas PSDKP)

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.