Pemerintah Pulangkan 239 Nelayan Vietnam

Sebanyak 239 nelayan berkewarganegaraan Vietnam berstatus non-justisia dideportasi dari Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, hari ini, Rabu (4/10). Dok. Humas KKP/Ade Fitria Nola

KKPNews, Batam – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal Imigrasi-Kementerian Hukum dan HAM, TNI Angkatan Laut, POLRI, Badan Keamanan Laut, serta instansi terkait lainnya melakukan deportasi terhadap 239 nelayan berkewarganegaraan Vietnam dari Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, hari ini, Rabu (4/10). Demikian diungkapkan Slamet, Kepala Pangkalan PSDKP Batam, dalam upacara serah terima pendeportasian awak kapal non-justisia berkewarganegaraan Vietnam, tadi pagi.

Nelayan-nelayan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan-KKP, TNI AL, maupun POLRI dalam berbagai operasi yang diselenggarakan dalam rangka pemberantasan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun status hukum mereka bukanlah tersangka (non-justisia) serta nelayan yang hanya menjadi saksi.

Sebelumnya mereka tinggal di beberapa tempat penampungan sementara, seperti di Pangkalan PSDKP Batam, Satuan Pengawasan SDKP Natuna/Ranai, Pangkalan TNI AL Ranai, Pangkalan TNI AL Tarempa, Polair Polda Kalimantan Barat, Polair Natuna/Ranai, Kantor Imigrasi Natuna/Ranai, serta Rumah Detensi Imigrasi Pontianak.

“Melalui koordinasi yang intensif antara KKP dengan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta, disepakati nelayan-nelayan yang bukan tersangka untuk segera dideportasi ke Vietnam. Ini merupakan salah satu wujud kerja sama pemerintah RI dengan pemerintah Vietnam dalam mengatasi permasalahan khususnya illegal fishing,” lanjut Slamet dalam sambutannya.

Slamet mengungkapkan, pemulangan nelayan-nelayan Vietnam dilakukan atas beberapa pertimbangan, yaitu menjaga hubungan baik antara dua negara (Indonesia-Vietnam) dan dorongan rasa kemanusiaan dengan mengizinkan nelayan Vietnam kembali berkumpul dengan keluarga.

Slamet berpesan agar pemulangan menjadi pelajaran bagi nelayan Vietnam untuk lebih menaati peraturan perundang-undangan negaranya maupun negara lain, terutama agar mereka tidak kembali melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

“Indonesia merupakan negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki banyak tetangga. Beberapa nelayan tetangga melanggar perbatasan dan masuk ke wilayah Indonesia, termasuk nelayan Vietnam. Jika tidak mau tinggal dan melewati proses sebagai ketentuan Undang-undang yg berlaku di Indonesia, jangan melanggar,” imbau Slamet.

Pemulangan ini disambut bahagia oleh ABK-ABK Vietnam. Nguyen Hong Phuc misalnya, ABK Vietnam yang sudah 6 bulan berada di Indonesia ini mengatakan ingin segera pulang ke Vietnam dan tidak ingin menjadi awak kapal perikanan lagi.

“Tidak mau kerja kapal lagi,” ungkap Nguyen. “Ditangkap Hiu 206 (Kapal Pengawas). Ambil curi ikan Natuna. Taekong suruh ambil ikan Natuna,” lanjutnya sambil tersenyum saat ditanya alasan mengapa dirinya ditangkap.

Apresiasi juga disampaikan Tran Minh Cu Counsellor of The Embassy of Vietnam. Ia mengatakan, pemerintah Vietnam berterima kasih atas perlakuan baik pemerintah Indonesia terhadap ABK mereka.

“Kami sangat senang melihat nelayan yang akan dikembalikan berada dalam kondisi kesehatan yang sangat baik, dan juga berbahagia untuk dapat berkumpul dengan keluarga secepatnya,” ungkap Tran.

Ia juga meminta pemerintah Vietnam di daerah pesisir terus memperhatikan dan mencegah nelayan Vietnam untuk tidak memasuki wilayah perairan Indonesia. Menurutnya, masih banyak perbaikan yang harus mereka lakukan untuk mencegah kegiatan illegal fishing oleh nelayan Vietnam.

“Sesungguhnya mereka orang yang tidak mampu, orang yang miskin. Mereka pergi ke laut dan mencari makanan dengan menjadi awak. Kami akan lakukan usaha sebaik-baiknya sehingga kami bisa mencegah seluruh masalah ini,” tutupnya.

Sebagai informasi, dalam proses deportasi tersebut, Pemerintah Vietnam mengirimkan 1(satu) kapal Vietnam Coast Guard 8001 untuk membawa warganya kembali ke Vietnam.

Deportasi yang dilakukan kali ini merupakan proses deportasi massal yang kedua pada tahun 2017. Setelah sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2017 dilakukan deportasi sebanyak 695 nelayan Vietnam dari Pangkalan PSDKP Batam.

Ketentuan deportasi nelayan asing yang berstatus non-tersangka telah diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.

Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Sedangkan yang lainnya hanya berstatus sebagai saksi ataupun tidak memiliki status (non tersangka dan non saksi). (AFN)

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.