Menteri Susi : Satgas 115 Tonggak Pemberantasan Illegal Fishing

KKPNews, Jakarta – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Oktober 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 merupakan tonggak pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau disebut juga illegal fishing.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang juga sebagai Komandan Satgas ini mengatakan bahwa ternyata selama setahun terakhir, tindakan pencurian ikan bukan hanya mengenai permasalahan di sektor kelautan dan perikanan saja, melainkan juga menyangkut kegiatan kriminal lainnya.

“Satgas ini akan diberikan nama sesuai dengan Perpres 115, jadinya Satgas 115. Saat ini kita akan menindaklanjutinya dengan pembentukan struktur organisasi,” ujar Susi, dalam Rapat Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Susi, dengan adanya pencurian ikan ini, tentunya hal tersebut sangat merugikan negara Indonesia. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kejahatan perikanan tersebut sangat merugikan, yaitu sumber daya laut menjadi berkurang karena pencurian secara besar-besaran dan merajalela bahkan merusak sistem dan lingkungan, seperti kehidupan ikan dan koral, kerugian BBM secara nasional karena kerap dipakai untuk kegiatan illegal fishing.

Selain itu, dengan adanya kegiatan pencurian ikan tentu negara dirugikan dengan pajak yang tidak dibayar, serta perhitungan ekonomi di lihat dari pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan kurang maksimal. Semenjak adanya pemberantasan illegal fishing, pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan menjadi 8,4-8,9 persen.

“KKP tidak akan bisa melakukan tugas ini sendiri untuk itu semua, maka dibentuk Satgas ini,” tambahnya.

(RP/DS)

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.