Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Jadi Pimpinan Panel Ahli Kejahatan Perikanan Internasional di Wina

Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa saat menjadi pimpinan panel ahli pada pertemuan International Working Group on Fisheries Crime INTERPOL , di Wina, Austria, pada 27-30 September 2017. Dok. Humas KKP

KKPNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang diwakili oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menghadiri pertemuan International  Working Group on  Fisheries Crime INTERPOL , di Wina, Austria, pada 27-30 September 2017.  Pada kesempatan itu, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa bersama Gunnar Stolvik dari Norwegia menjadi pimpinan sementara  yang akan memimpin  30 anggota  panel  ahli dari seluruh dunia.  Panel Ahli ini akan berada dalam naungan  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Anggota Panel Ahli yang akan dilengkapi pada bulan Oktober ini akan terdiri dari pakar-pakar dan praktisi pemberantasan kejahatan perikanan yang berpengalaman dari seluruh dunia

Tujuan utama pembentukan Panel Ahli ini  adalah untuk menemukan solusi pengembangan strategi dalam penanggulangan kejahatan perikanan di tingkat negara, mengembangkan roadmap untuk menjadikan kejahatan terorganisir lintas negara  dalam industri perikanan sebagai fokus utama negara-negara di dunia, termasuk  pengakuan di tingkat PBB. Panel Ahli ini diharapkan dapat memberikan bantuan teknis yang diperlukan negara-negara yang membutuhkan dalam penyiapan sumberdaya penegakan hukum mereka dan penanganan kasus-kasus konkret.

UNODC menilai, Indonesia dan Norwegia memiliki pemikiran dan kepentingan yang sama terkait pemberantasan kejahatan perikanan. Dalam forum yang sama, UNODC dan Pokja Interpol menyarankan agar Duta Besar Norwegia di Wina dan Duta Besar Indonesia/Watapri di Wina melanjutkan upaya lobby kepada  “friends of fishery” dan pendekatan informal lainnya kepada negara-negara dalam memperkenalkan lebih luas konsep kejahatan perikanan dan pengakuan fisheries crime sebagai kejahatan terorganisir lintas negara  .

Dalam kesempatan tersebut disepakati ,  pertemuan pertama Panel Ahli akan  dilakukan di Indonesia  di akhir tahun 2017 ini.

Dalam pertemuan terpisah dengan pihak Norwegia, pihak Indonesia mengusulkam kerjasama untuk melaksanakan 4 (empat) pelatihan yang akan dilaksanakan oleh International FishFORCE Academy of Indonesia (IFFAI) selama tahun 2017 dan 2018. IFFAI ini   telah diresmikan bulan Juni 2017 yang lalu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kapolri, pimpinan Kejaksaan, Kabakamla, dan Kasal. Training tentang pemberantasan kejahatan ini meliputi keterampilan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  para aparat penegak hokum Indonesia, sebagai bekal tambahan mereka dalam memberantas kejahatan perikanan.

UNODC, Interpol, dan pemerintah Norwegia akan menjadi mitra dari pelatihan ini,” ungkap Mas Achmad yang akrab disapa Ota. Menurutnya, pelatihan tersebut akan diberikan bagi penyidik, dan jaksa, dan hakim, tidak hanya pada  skala nasional tetapi bagi negara negara pada Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dan negara-negara Pasifik Selatan. Saat ini, di dunia ada dua FishFORCE Academy, yaitu Indonesia dan Afrika Selatan. (AFN)

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.