Konferensi Pers Menteri Kelautan dan Perikanan Terkait Peralihan Alat Tangkap Cantrang

Dok. Satgas 115

Jakarta (12/2) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pada konferensi pers yang dilaksanakan di Ged. Mina Bahari IV, Kementrian Kelautan dan Perikanan, terkait penanganan kapal cantrang dan peralihan alat tangkap cantrang di Jawa Tengah. Tim Khusus Peralihan Cantrang telah dibentuk yang dipimpin oleh Laksdya TNI (purn) Widodo dan telah mulai bekerja dengan melakukan pendataan, wawancara, verifikasi dan cek fisik kapal cantrang di wilayah Jawa Tengah.

Menteri Susi menjelaskan bahwa pemilik kapal cantrang diperbolehkan melaut lagi dengan syarat kapal sudah dilakukan pendataan dan pemilik kapal menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk beralih alat tangkap dan memenuhi kewajiban lainnya seperti pemasangan VMS dan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

“Arahan presiden sudah jelas bahwa kapal cantrang harus bersedia beralih alat tangkap, tidak menambah jumlah kapal, pemasangan VMS serta wilayah penangkapan di utara Jawa ”, tegas Menteri Susi.

Wilayah operasi kapal cantrang berada pada utara pulau jawa di Jalur II WPP-NRI 712, 4 – 12 mil. Jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPP-NRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang. Jalur penangkapan ikan II adalah meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

Peta WPP-NRI 712 (Sumber : Permen – KP No. 18 Tahun 2014)

Dari data Tim Khusus Peralihan Cantrang di Tegal terdapat 229 kapal cantrang sudah menyanggupi penggantian alat tangkap dan dinyatakan dapat kembali melaut, masih ada 119 kapal yang belum  menyanggupi penggantian alat tangkap sehingga masih belum diizinkan untuk kembali melaut.

Menteri Susi juga menjelaskan bahwa tidak benar jika ada kabar bahwa Polri akan melindungi seluruh kapal cantrang, jika kapal cantrang tersebut tidak memenuhi syarat yang sudah disebutkan dan keluar dari wilayah penangkapan yang sudah ditentukan maka akan tetap diberi tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Tim Khusus Peralihan Cantrang juga sudah melakukan pendataan di wilayah Kabupaten Rembang, dari hasil pendataan didapat 331 kapal cantrang dimana 259 diantaranya berukuran diatas 30 GT dan 77 kapal berukuran dibawah 30 GT. 111 kapal cantrang belum menyanggupi penggantian alat tangkap dan dinyatakan belum dapat diproses untuk kembali melaut.

(RRV/FGP)

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.