KKP Tindak Tegas Pembangunan Kapal Perikanan Ilegal

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja didampingi Wakil Ketua Satgas 115 Yunus Husein dalam konferensi pers tentang tindak lanjut pembangunan kapal perikanan ilegal, Kamis (5/10)

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) bersama tim Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) akan menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan aturan untuk pembangunan dan pendaftaran kapal perikanan ilegal. Tindakan ini dilakukan untuk mengendalikan perizinan kapal perikanan guna keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan lestari.

Dalam tahun berjalan, DJPT telah menemukan beberapa kapal perikanan yang terindikasi melakukan pembangunan tanpa permohonan izin alokasi usaha penangkapan ikan. Selain itu juga ditemukan indikasi kapal-kapal eks-asing yang mengajukan permohonan pembaharuan buku kapal perikanan. Jenis permohonan antara lain perubahan fisik kapal, penggantian rusak dan permohonan baru.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menerangkan sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, pihaknya akan meningkatkan pengendalian perizinan kapal-kapal berukuran besar. Hal itu juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi beroperasinya kapal perikanan yang diindikasikan modifikasi dari kapal eks asing.

“Dari hasil beberapa kunjungan kerja, kita dapatkan hal-hal semacam ini. Harusnya tidak boleh. Para pengusaha harus mengikuti aturan yang berlaku. Kalau tidak sesuai aturan akan kita tindak tegas dan tidak kita keluarkan izinnya,” ujar Sjarief dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Nelayan Gedung Mina Bahari II, KKP.

Pembangunan kapal perikanan harus mendapatkan izin dari KKP dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Kemudian kapal perikanan yang telah terbangun dengan terbitnya bukti kepemilikan kapal (gross akte) dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) wajib terdaftar dalam buku induk kapal perikanan baik di pusat maupun daerah sesuai kewenangannya.

“Tujuannya agar kapal tersebut tidak dikategorikan sebagai kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) atau melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Kalau melanggar akan kena pidana penjara satu tahun atau denda paling banyak Rp800 juta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,” terang Sjarief.

Berdasarkan data statistik perikanan tangkap, jumlah kapal perikanan yang beroperasi di Wilayah Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada tahun 2015 sebanyak 568.329 unit. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 625.633 unit.

“Penurunan tersebut antara lain karena aksi KKP dalam memberantas IUUF, termasuk penanganan terhadap kapal perikanan eks-asing. Untuk mengisi WPPNRI dengan armada nasional, KKP terus menggenjot bantuan kapal bagi nelayan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di samping menciptakan iklim yang baik untuk dunia usaha, tentu yang tidak melakukan IUUF,” tandasnya. (Humas Ditjen Perikanan Tangkap)

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.