Dugaan Illegal Fishing oleh Nelayan Asing di Laut Maluku dan Laut Seram

Press Conference Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Satgas 115), Jakarta, 17 Januari 2017

Menanggapi berita media cetak KOMPAS hari Senin tanggal 16 Januari 2016 yang lalu mengenai illegal fishing oleh nelayan asing di Laut Maluku dan Laut Seram, Menteri KKP telah berkoordinasi dengan TNI AL untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Hasilnya ialah yang melakukan penangkapan ikan adalah nelayan Indonesia dengan ukuran kapal di bawah 10 GT, maka kegiatan penangkapan tersebut tidak memerlukan izin, sehingga kapal dimaksud tidak melakukan kegiatan ilegal.

Berdasarkan data KKP, KKP belum pernah memberikan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR). Sehingga, keberadaan “rumah ikan” (atau rumpon) yang disebutkan dalam berita di Kompas tersebut berstatus ilegal. Komandan Satgas 115 akan mengambil tindakan tegas, tidak hanya terhadap rumpon dimaksud, tapi juga rumpon-rumpon lain yang ada di wilayah tersebut.

Komandan Satgas 115 juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa legalitas keberadaan WNA di sekitar Pulau Seram. Dan apabila ditemukan pelanggaran akan diberlakukan proses hukum yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengawasan aktivitas perikanan di wilayah Indonesia Timur harus ditingkatkan. Ke depan Ibu Susi Pudjiastusi akan membangun Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang hingga saat ini masih berstatus Stasiun, kemudian melaksanakan operasi airborne surveillance, dan meningatkan intensitas operasi kapal patroli. Beliau juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Danlantamal Ambon yang telah memverifikasi kebenaran berita di atas. Namun demikian, juga meminta agar proses hukum juga dilakukan terhadap pelaku/aktor intelektual.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.